GUGATAN IJAZAH GIBRAN MASUK MK! APA YANG DIPERSOALKAN? transcript

konstitusional. pertanyaan Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita buka persidangan. [berdehem] Persidangan untuk permohonan nomor 01 PHPU titik pres garis datar 24 Romawi G 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat malam. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

[berdehem] Diperkenalkan untuk pemohon, kuasa maupun prinsipal, silakan siapa yang akan memperkenalkan. Terima kasih ketua majelis yang kami muliakan. Hadir pada hari ini pemohon dan juga kuasa hukumnya. Pemohon yang hadir pemohon pertama Brahma Ariana, Sekretaris Jenderal KIP Brahma. Pemohon kedua, Partai Umat diwakili oleh Assufri Aidi Sambo, Plt. Umum dan Muhammad Saddiq, Plt. Sekretaris Jenderal. Terus pemohon yang ketiga, Saudara Deni Indrayana.

Pemohon keempat sampai kees9 yaitu pemohon keempat Fakrul Rozi. Tiasno Sudarto beliau tidak hadir. Slamad Subianto, Hanafi Asnan beliau hadir. Pak Sunarko, MD hadir. Dr. Gigi Muryono hadir. Pak HM Subhan pemohon ke-11 eh Bonatua Silalahi hadir. Hadir. Dan pemohon ke-12 Dr. Anda Tiurma, M.S. Wihombing. Itu 12 pemohonnya. Majelis kuasa hukum yang hari ini hadir yaitu Alif Fakurrahman Anjas Rinaldi Sigar. Refli Harun, Wigantiningsih, Harimudin, Herianto, Justiya Indah Prameswari, Muhammad Anugrah Ramadan Haryoputra, Muhammad Haikal Basam, Muhammad Rizki Ramadan, Mukhtadin Nabila Rizkita Putri Sutrisno, Sutrisno dan Tarik Muhammad Aziz Elven serta saya sendiri Bambang Wijayanto.

Baik, ini Prof. Deni kenapa tidak pakai TOA itu pemohon? Karena pemohon pemohon yang izin Yang Mulia. Saya pemohon Yang Mulia tetap pakai Oh iya. Oh siap yang berikut. Itu PMK-nya ada itu Pak Bambang. Nanti PK 1 2018 nanti kalau tidak Pak Deni tidak bisa duduk di situ nanti di luar kalau karena tidak kalau gitu tidak apa-apa di sekarang nanti sidangnya akan datang. Oh siap Yang Mulia. Oke. Baik terima kasih Yang Muliah.

Dari termohon KPU silakan. Terima kasih yang mulia. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari termohon KPU hadir pertama Muhammad Afifuddin, ketua KPU, Ibu Yuf Rosita anggota KPU, Pak Idam Khalid anggota KPU, Pak Cahyo Haryawan, Deputi Bidang Dukungan Teknis, Pak Novi Her Hasbi, Kepala Biro Hukum, kemudian Pak Romi Maulana Syauki dan Riswanto ketiganya tenaga ahli Ibu Oki Spinola Idrus dan juga PASBU Kepak ee masing-masing dari sekretariatan untuk dan Pak Sakir untuk ee kuasa hukum mohon memperkenalkan diri ya.

Makasih Yang Mulia. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh kami dari Laisal and Partners eh berdasarkan surat kuasa tanggal 21 September 2026 mewakili Komisi Pemilan Umum Republik Indonesia. Dalam perkara ini saya sendiri saya Dr. Sal, MH. [mendengus] Ada lima orang Yang Mulia. Yang kedua ada Jfaldi, SH. Ada Muhammad Afi, SH. Ada Muhammad Rosadi, SH. dan Muhammad Dafa Alvandi, SH. Ada lima orang Yang Mulia.

Makasih. Surat kuasa sudah diserahkan ke ke pan? Sudah yang mulia. Tadi sudah serahkan. Sudah dari pemberi keterangan Bawaslu. Silakan. Bismillah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Izin yang mulia, hadir di sini anggota Bawaslu Toto Harono, kemudian Bapak Herwin Malonda, beserta Kepala Biro Hukum Pak Agung dan para staf tarat dari Biro Hukum dan saya sendiri yang mulia Rahmat Bagja.

Baik, terima kasih Pak Ketua. Agenda sidang malam ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok permohonan dari pemohon atau para pemohon. Oleh karena itu, kami majelis hakim sudah menyepakati tadi untuk penyampaian pokok-pokok permohonan agar disampaikan poin-poinnya saja. Kemudian yang bisa menyampaikan maksimal dua juru bicara. Silakan dipilih di antara yang ada kuasa hukum yang ada dengan waktu yang tidak terlalu lama.

Terima kasih majelis. Ada dua hal majelis. bagian yang pertama. Alhamdulillah kami sudah membagi tugas pembicaranya itu dua orang memang yang dari tim lawyer dan satu lagi dari pemohon. Sudah termasuk dua itu antara lawyer yang dua orang dari tim lawyer dan satu orang dari pemohon. Jadi tiga orang majelis dua lawyer. Dua juru bicara Pak. Mana yang mau dipilih? Satu kuasa hukum satu prinsipal silakan. Dua-duanya kuasa hukum silakan.

Yang kedua, majelis kalau memang sudah ditetapkan dua juru bicara, kami mohon waktunya tidak terlalu lama. Hanya 1 jam saja, majelis. 1 jam ya. Terima kasih. Dan kami menyiapkan PPT, jadi kami tidak membaca seluruhnya. Jadi PPT-nya yang nanti kami squiz untuk dibacakan. 1 jam kelamaan, Pakambang. 30 menit cukup. Itu 30 menitnya lebih lebih kurang ya majelisnya ya. Baik. Iya. Nanti kami ingatkan kalau sudah 30 menit. Ya, silakan.

Terima kasih majelis. Ee saya akan memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mukadimah, tidak seorang pun dapat memperoleh legitimasi konstitusional utuh dari pencalonan yang secara hukum tidak pernah terbentuk secara sah. Pelantikan merupakan tahapan lanjutan yang bertumpu pada keapsahan pencalonan. bukan instrumen untuk memulihkan cacat yang melekat pada proses pencalonan tersebut.

Oleh karena itu, pelantikan tidak memiliki daya penyumbuhan kuratif effect terhadap cacat persyaratan yang sejak awal tidak terpenuhi, terlebih apabila didalilkan terdapat indikasi manipulasi dalam proses pemenuhannya. Majelis, kami para pemohon tidak memohon keistimewaan dan tidak pula meminta Mahkamah mendahului pembuktian dengan terlebih dahulu membenarkan dalil para pemohon. Para pemohon hanya memohon kesempatan yang adil agar kebenaran yuridis mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran Rakabum Raka pada saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden dapat diuji melalui persidangan pembuktian yang terbuka, imparsial, transparan, dan akuntabel.

Sebab melalui proses tersebut seluruh pihak akan memperoleh kesempatan yang setara untuk mengajukan dokumen, memberikan klarifikasi, serta membantah dalil berdasarkan alat bukti yang sah. Dalam perkara yang menyangkut legitimasi jabatan konstitusional tertinggi, kepastian hukum tidak semestinya dibangun di atas pertanyaan yang belum pernah diuji. Putusan yang dijatuhkan setelah seluruh bukti diperiksa akan jauh lebih kokoh, baik untuk menerima maupun menolak dalil para pemohon daripada putusan yang menyisakan keraguan bagi publik karena persoalannya tidak pernah memperoleh ruang pembuktian.

Oleh karena itu, demi menegakkan prinsip negara hukumnya Indonesia serta keadilan konstitusional pemilu yang luber, jujur, dan adil, para pemohon meminta agar permohonan Akuo diberikan ruang untuk diperiksa pokok permohonannya sebelum akhirnya diputuskan. Paling tidak hingga ada persidangan pembuktian yang memungkinkan klarifikasi hukum yang transparan, akuntabel, dan profesional terkait kejelasan syarat pendidikan calon wakil presiden di Bran Rakabuming Raka.

Majelis yang kami muliakan, hadirin yang terhormat, ada pertanyaan konstitusional. Pertanyaan konstitusional hukum yang hadir di hadapan Majelis Hakim Konstitusi yang mulia dan perlu dicari jawabnya adalah bagaimanakah solusi hukumnya jika ada presiden atau wakil presiden yang ternyata tidak memenuhi syarat sedari awal pencalonan, tapi kemudian sudah terlanjur dilantik. Majelis yang kami muliakan, kami melihat para pemohon menemukan indikasi dan bukti petunjuk awal bahwa cacat syarat pencalonan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat dari calon