TOLAK HUKUMAN M4TI KORUPTOR?! MAS BOTOK TEGAS JAWAB BEGINI! transcript

Saya kurang sependapat. Jadi, ada dua mata pedang di situ. Tidak bisa tergesa-gesa. Yang terjadi undang-undang perampokan aset, Pak. Nah, itu saya berpikir begini, ya. Permintaan teman-teman dari Pati itu terkait masalah korupsi dan hukum mati korupsi. Rampas harta koruptor, ya, dan hukum mati koruptor. Sebenarnya mungkin tanpa disadari oleh kawan-kawan dari Pati itu, undang-undang tipikor sudah berbicara seperti itu.

Ya, undang-undang tipikor itu sudah berbicara seperti itu. Pertama adalah, ya, kita sering lihat kasus-kasus tipikor itu di televisi. Yang hukumannya, ya, menurut saya masih ringan-ringan saja lah, 10 tahun, 18 tahun itu masih ringan hukuman tipikor. Ya, kalau kita eh bahas 10 tahun, 18 tahun dengan kerugian negara triliunan, itu masih sangat ringan. Saya berharap itu sebenarnya majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada tipikor itu berat, berat sekali itu.

Bukan hanya di bawah 20 tahun, ya, tapi seharusnya tuh atau seyogyanya tuh mereka tuh di atas 20 tahun. Baik korupsinya yang ringan maupun korupsinya yang berat. Apabila unsur pidananya, mens reanya itu terbukti. Jadi, tidak ada pidana apa dengan nominal yang kecil, kasus korupsi dengan nominal yang besar, ada perbedaan hukuman yang jauh. Itu saya tidak sepakat. Saya pikir selama mens reanya terbukti, ya, tindak pidana korupsi.

Orang yang melakukan tindak pidana korupsi dengan nominal yang kecil, apabila mens reanya terbukti, niat jahatnya itu terbukti, itu seharusnya hukumannya sama juga dengan orang yang melakukan tindak pidana dengan nominal yang besar. Karena mens rea itu ini hanya masalah kesempatan saja. Dia korupsi kecil atau korupsi besar itu sama saja, tapi niat jahatnya sama, korupsi. Apabila itu yang korupsi dengan nominal kecil ya kalau ada kesempatan untuk korupsi dengan nominal besar, dia pasti akan melakukan korupsi itu ya, jadi jangan ada perbedaan seperti itu.

Hakim harus jelas itu melihat pelaku tindak pidana korupsi cukup dari mens rea bukan dari jumlah nominal, itu kalau menurut saya ya. Selanjutnya apa [berdehem] yang diminta Mas Botok itu ada juga tuh di tindak pidana korupsi yaitu ada hukuman tambahan ya, hukuman tambahan itu kan tujuannya salah satunya adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Nah, hakim sering [berdehem] menjatuhkan putusan tuh kerugian negaranya besar misalnya 1 triliun tapi hanya pengembalian kerugian negaranya atau pengembalian itu hanya 29 miliar, bedanya jauh 1 triliun dengan 29 miliar ya sehingga menurut saya ada keuntungan tuh kerugian negara 1 triliun hanya dikembalikan 29 miliar, ini kayak bercanda aja nih menjatuhkan putusan ya.

Selain itu juga yang Mas Botok itu adalah hukuman mati ya, hukuman mati. Saya kurang sependapat kalau dengan hukuman mati itu ya, karena saya juga salah satu saya aktivis anti hukuman mati Mas. Kalau manusia yang korupsi itu dihukum mati, yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan tuh dengan hukuman mati siapa? Paling cacing-cacing tanah Mas. Begitu ya kan, yang berpesta pora tuh dengan adanya hukuman mati. Saya lebih suka hakim memvonis hukuman 1.500 tahun penjara tanpa ada kesempatan bebas.

Iya kan, tanpa ada kesempatan bebas. Cabut segala hak-haknya yang melekat ya, seperti hak politik dan sebagainya tuh cabut dan mereka orang hidup itu lebih bermanfaat dari orang mati Pak Kami ya orang hidup itu bisa merasakan apa yang dikerjakan oleh golongan marginal, tidak dikasih kesempatan lagi untuk di duduk di birokrasi itu dia harus mempekerjakan golongan pekerjaan yang dilakukan golongan marginal, menyapu, membangun jembatan, membersihkan gedung.

Seperti itu ya. Jadi sebenarnya di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu sekian miliar ya itu harus dibayar dalam jangka waktu sebulan. Apabila dalam sebulan itu tidak dibayar asetnya harus disita dan dilelang tuh. Apabila jumlah aset yang dirampas oleh negara itu disita untuk dilelang tidak dapat memenuhi pengembalian kerugian negara maka ditukar dengan pidana penjara. Itu sebenarnya sudah ada di sana ya. Oleh karena itu saya berpikir terkait Undang-Undang Perampasan Aset itu ya sama sepakat dengan beliau nih tadi berbicara.

Jangan sampai jadi dua mata uang, dua mata pedang. Ya yang kita khawatir dari judulnya Undang-Undang Perampasan Aset itu saja ya itu Yang terjadi Undang-Undang Perampokan Aset Pak. Nah, itu yang saya khawatir jadi Undang-Undang Perampokan Aset. Jadi ada dua mata pedang di situ. Ya seyogyanya tuh dari Undang dari judulnya saja harusnya sudah jelas tuh. Undang-Undang Perampasan Aset siapa nih? Iya kan, seperti itu. Dan itu sangat umum di Undang-Undang Perampasan Aset kemarin itu masih sangat umum.

Harusnya tuh bisa enggak lebih khusus tuh? Kalau yang umum kan sudah ada penyelesaiannya. Selama dia terbukti pidananya kan bisa tuh disita secara perdata atau diselesaikan dengan restoratif justice. Seperti itu. Tapi Undang-Undang Perampasan Aset ini harus sifatnya khusus tuh. Yang benar-benar eee terhadap pelaku yang merugikan keuangan negara. Khususnya di situ. Kalau sifatnya umum kan tidak merugikan keuangan negara mengem apa merugikan masyarakat umum itu kan sudah ada produknya.

Tapi untuk Undang-Undang yang membahas masalah kerugian negara ya khusus untuk bahas kerugian negara itu perlu. Ya, itu perlu. Tapi tadi dalam tindak pidana korupsi kan sudah terwakili. Menurut saya itu. Sehingga undang-undang ini memang perlu dikaji lebih dalam lagi dan tidak bisa tergesa-gesa. Ya, tapi semangatnya saya sangat apresiasi banget dari teman-teman partai ini. Karena jarang juga mereka yang peduli, yang peka terhadap masalah ini.

Oleh karena itu saya berpikir, ya. Kalau misalnya undang-undang perampasan aset segera-segera di, apa, undangkan, apakah waktu, ya, walaupun pembahasannya sudah lama itu, kan. Sudah lama. Hanya sekarang seakan-akan tanda kutip, ya, dipaksakan untuk tanggal 15 Desember. Apakah itu tidak terburu-buru, ya, sehingga undang-undang perampasan aset itu jadi bisa undang-undang apa yang tadi sudah dipaparkan oleh beliau menjadi undang-undang perampokan aset.

Bukan hanya koruptor, kita pun bisa kena. Seperti itu. Teman-teman nunggak pajak lama-lama terakumulasi bisa juga tuh kena. Sudah melampaui 100 juta saja tunggakan pajak. Apakah itu tidak berbahaya untuk kawan-kawan sendiri begitu. Nah, oleh karena itu saya berharap, ya, eee kepada anggota, apa, DPR yang mempunyai janji seperti kemarin untuk tanggal 15 Desember itu, ya, kita tidak usah harga mati lah untuk itu. Ya, karena undang-undang itu masih perlu dikaji lebih mendalam.

Itu Pak Karni. [tepuk tangan] Ini kami diundang sebenarnya kami mau itu karena kami Kami ingin me Kami suruh mendengarkan menanggapi dari beliau nya terkait takut kalau RUU perampasan aset itu disalahgunakan untuk menyerang. Ya, gini. Pelaku tindak pidana korupsi dan lain-lain itu kan pejabat. Kalau misalnya itu disalahgunakan untuk menyerang pejabat-pejabat yang diduga keras melakukan tindak pidana, kita fair saja. Karena korbannya pejabat, biarkan pejabat tembak-tembakan.

Karena mereka yang punya aset. Dan RUU tersebut tidak akan pernah menye- menyerang kita karena kita rakyat biasa yang tidak tidak mempunyai aset. Terima kasih.